Bawaslu Kabupaten Sigi Mengikuti Rapat Koordinasi (HP2H) Yang Diselenggarakan Oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Secara Daring Melalui Zoom Meeting.
|
Sigi,Koordinator Divisi HP2H Hisbullah Al Barzanji dan kepala subbagian Sigit Hardiantoro dan Staff sekretariat yang membidangi Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat,dan Hubungan Masyarakat mengikuti Rapat koordinasi yang dilaksanakan sebagai forum koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kerja Divisi HP2H, sekaligus penyelarasan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penguatan fungsi pencegahan, optimalisasi pengawasan partisipatif, serta peningkatan kualitas hubungan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota,25/02/2026.
Melalui forum ini, masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan ruang untuk menyampaikan catatan evaluatif, tantangan pelaksanaan program di daerah, serta usulan langkah strategis yang inovatif dan adaptif, khususnya dalam menghadapi masa non-tahapan pemilu.
Partisipasi aktif Bawaslu Kabupaten Sigi dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program Divisi HP2H secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Diharapkan, hasil koordinasi ini dapat menjadi landasan dalam memperkuat peran pengawasan dan menjaga integritas demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah secara menyeluruh.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja sekaligus penyelarasan arah kebijakan dan strategi Divisi HP2H Tahun 2026. Dalam arahannya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menekankan pentingnya penguatan fungsi pencegahan berbasis pemetaan kerawanan, optimalisasi pengawasan partisipatif, serta peningkatan sinergi kelembagaan di tingkat kabupaten/kota.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Dewi Tisnawati, menyampaikan bahwa seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota secara berkelanjutan melakukan pemetaan wilayah sebagai langkah strategis dalam mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan tantangan pengawasan di daerah.
“Pemetaan wilayah menjadi dasar dalam menentukan strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami karakteristik dan tingkat kerawanan di setiap wilayah, Bawaslu dapat menyusun langkah antisipatif yang lebih efektif,” ujar Dewi.
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Nasrun, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pembentukan kerja sama dalam pengawasan Pemilu melalui Saka Adhyaksa merupakan langkah strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.
Beliau menyampaikan bahwa sinergi ini bukan sekadar bentuk kolaborasi seremonial, melainkan komitmen bersama dalam membangun kesadaran hukum, menanamkan nilai-nilai kejujuran, serta meningkatkan kapasitas pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Melalui wadah Saka Adhyaksa, diharapkan lahir kader-kader muda yang memiliki pemahaman kepemiluan yang baik, berintegritas, serta berani menyuarakan kebenaran demi terciptanya Pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. lanjut
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nasrun juga menekankan bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi kepemiluan, memperkuat budaya taat hukum, serta mendorong terciptanya demokrasi yang lebih berkualitas di Provinsi Sulawesi Tengah.
Penulis dan Foto: A.A.Lasenggo