Bawaslu Kabupaten Sigi Sampaikan Penguatan Pengawasan PDPB pada Rapat Sinkronisasi di Bawaslu Sulteng
|
Palu– Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Sinkronisasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi diwakili oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Hisbullah Al Barzanji,di Kantoar Bawaslu Sulawesi Tengah pada Rabu,10/12/2025
Anggota Bawaslu Sulteng Dewi Tisnawaty menekankan, bahwa data pemilih merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga validitas dan akurasinya harus dijaga melalui koordinasi yang kuat antar pihak terkait. “Kita harus tingkatkan koordinasi dan komunikasi terkait proses PDPB ini karena hal itu bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pemilu mendatang,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap PDPB merupakan bagian penting dalam memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan regulasi yang berlaku. Dewi juga mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara melekat, termasuk memastikan sinkronisasi data pemilih berlangsung teliti, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Hisbullah Al Barzanji, yang memaparkan sejumlah catatan penting terkait dinamika PDPB di tingkat kabupaten Sigi.
Dalam penyampaiannya, Hisbullah mengungkapkan bahwa setiap periode triwulan, jumlah daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Sigi terus mengalami peningkatan. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam aspek validitas dan akurasi data pemilih.
“Kenaikan angka dalam PDPB setiap triwulan menunjukkan perlunya pencermatan yang lebih mendalam. Kami menilai verifikasi data harus dilakukan secara berlapis agar daftar pemilih yang nantinya digunakan pada tahapan pemilu benar-benar akurat,” ujar Ibul.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sigi juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap pemilih penyandang disabilitas. Menurut Hisbullah, kelompok disabilitas memiliki hak suara yang sama dan wajib dipastikan terfasilitasi dalam proses pemutakhiran data pemilih.
“Ke depan, kami berharap pengelolaan PDPB tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada pemenuhan hak konstitusional teman-teman disabilitas. Mereka harus terdata dengan baik dan mendapatkan akses setara dalam setiap tahapan pemilu,” tegasnya.
Rapat Sinkronisasi yang digelar Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadi forum penting untuk menyamakan langkah pengawasan PDPB di seluruh kabupaten/kota. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pola pengawasan yang lebih kuat, komprehensif, dan berorientasi pada perlindungan hak pilih masyarakat.
Bawaslu Kabupaten Sigi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperluas kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta memastikan setiap perkembangan PDPB berjalan sesuai prinsip profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas.
Penulis : A.A.Lasenggo
Foto : IQbal