Bawaslu Sigi Awasi Pemutakhiran Data Partai Demokrat, PPP, dan Gerindra Melalui SIPOL
|
SIGI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi mengintensifkan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester II Tahun 2026. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan ke kantor Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Kabupaten Sigi, Jumat (16/10/2026).
Pengawasan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam memastikan proses pemutakhiran data partai politik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi, Hairil dan Hisbullah Al-Barzanji, didampingi Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum, Markus Lintin, S.M., bersama staf sekretariat.
Dalam pelaksanaannya, jajaran Bawaslu Sigi melakukan pencermatan terhadap aspek administrasi kepartaian, khususnya pembaruan data kepengurusan dan keanggotaan yang tercatat dalam SIPOL. Pengawasan ini menjadi bagian dari upaya memastikan data yang dikelola partai politik senantiasa diperbarui sesuai dengan kondisi faktual dan mekanisme yang telah ditetapkan.
Selain mencermati aspek administrasi, pengawasan langsung juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi kendala dalam proses pemutakhiran data. Langkah ini penting sebagai bentuk pencegahan dini agar ketidaksesuaian informasi dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Bawaslu Kabupaten Sigi memandang bahwa keakuratan data partai politik merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tertib administrasi kepartaian. Oleh karena itu, pengawasan secara berkelanjutan diperlukan untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus meminimalkan potensi persoalan administratif.
Melalui pengawasan terhadap Partai Demokrat, PPP, dan Gerindra, Bawaslu Sigi menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan secara profesional. Upaya ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pengelolaan data partai politik yang tertib, akurat, dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan integritas demokrasi.
Penulis : A.A.Lasenggo
Foto : Ismail