Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sigi Perkuat Pengawasan Data Pemilih Melalui Sinergi KPU dan Dukcapil

.

SIGI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sigi, Senin (10/8/2026).

RDK yang digelar di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi tersebut menjadi forum evaluasi dan sinkronisasi perkembangan data pemilih, khususnya terhadap data penduduk meninggal dunia, perubahan status anggota TNI/Polri yang memasuki masa purnatugas, warga binaan pemasyarakatan, serta data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Kegiatan dibuka Koordinator Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Sigi, Hisbullah Al-Barzanji, S.Pd., dan dimoderatori Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat, Sigit Hardiantoro, S.IP. RDK turut dihadiri Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum,Steny Mariny Pettalolo yg merupakan Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi, Anggota Bawaslu Hairil, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi Ummi Asnita, S.Sos., M.Si., serta Anggota KPU Kabupaten Sigi Dr. Rosnawati, SKM., MAP.,Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Markus Lintin, S.M., serta Kasubbag Administrasi Bima Setia Wijaya, S.Pt. dan jajaran sekretariat.

Hisbullah menyampaikan, pemutakhiran data pemilih membutuhkan koordinasi lintas lembaga karena perubahan data kependudukan berkaitan langsung dengan status pemilih.

“Pemutakhiran data pemilih membutuhkan koordinasi lintas lembaga, karena perubahan data kependudukan secara langsung berkaitan dengan perubahan status pemilih,” ujarnya.

.

Dalam pembahasan, KPU Kabupaten Sigi menjelaskan bahwa data TMS dapat mengalami perubahan seiring dengan pembaruan data kependudukan dari Dukcapil. Anggota KPU Kabupaten Sigi, Dr. Rosnawati, menegaskan bahwa data TMS bukan angka yang bersifat permanen.

“Data TMS di tahun 2025 mungkin akan berubah dengan data dari Dukcapil. Jadi, angka ini sangat mungkin berbeda karena pemutakhiran data terus berjalan,” jelasnya.

Rosnawati juga menjelaskan, khusus pemilih yang telah meninggal dunia, KPU dan jajarannya dapat melakukan pemutakhiran berdasarkan dokumen administrasi kependudukan. Salah satunya melalui akta kematian yang telah diterbitkan.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi, Hairil, menekankan pentingnya memastikan kesesuaian antara data TMS yang dimiliki KPU dengan data kependudukan Dukcapil. Menurutnya, kejelasan sumber data diperlukan agar setiap perubahan status pemilih dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Dukcapil Kabupaten Sigi turut menyampaikan perkembangan data kependudukan. Berdasarkan data Semester I Tahun 2026, jumlah penduduk Kabupaten Sigi tercatat 282.119 jiwa, meningkat sekitar 3.015 jiwa dibandingkan Semester II Tahun 2025 yang berjumlah 279.104 jiwa.

Dukcapil juga menyampaikan bahwa saat ini tersedia akses terbatas bagi operator yang berwenang untuk melakukan pencarian data secara by name by address (BNBA) dan by name by NIK. Akses tersebut dinilai dapat mendukung proses verifikasi dan pencermatan data pemilih sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi, Steny Mariny Pettalolo, mengapresiasi dukungan Dukcapil yang memberikan ruang akses terhadap data kependudukan untuk mendukung pengawasan PDPB.

“Bawaslu Kabupaten Sigi menyampaikan terima kasih karena telah diberikan ruang untuk mengakses data yang dibutuhkan dalam proses pencermatan. Ini sangat membantu kami, termasuk KPU, dalam memastikan data yang ada dapat terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi kependudukan terkini,” ujar Steny.

Menurutnya, pembenahan data pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi Bawaslu, KPU dan Dukcapil. Langkah tersebut penting untuk meminimalisir persoalan data sebelum memasuki tahapan pemilu berikutnya.

“Ke depan, kita menghadapi tahapan pemilu yang semakin kompleks. Karena itu, sejak sekarang data harus terus kita rapikan dan potensi permasalahannya kita minimalisir,” lanjutnya.

Selain data penduduk meninggal dunia dan TMS, RDK juga mencermati data anggota TNI/Polri yang telah memasuki masa purnatugas serta data warga binaan pemasyarakatan. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perubahan status kependudukan dapat tercermin dalam data pemilih.

Melalui RDK tersebut, Bawaslu, KPU dan Dukcapil Kabupaten Sigi sepakat memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data secara berkelanjutan. Bawaslu menilai pembenahan data sejak masa non-tahapan merupakan langkah preventif untuk menekan potensi persoalan ketika tahapan pemilu berlangsung.

Dengan data yang semakin akurat, mutakhir dan terverifikasi, Bawaslu Kabupaten Sigi berharap kualitas data pemilih dapat terus ditingkatkan sekaligus mendukung terjaminnya hak konstitusional masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

 

Penulis : A.A.Lasenggo

Foto : Risman