Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sigi Perkuat Pengawasan PDPB, Stakeholder Dorong Sinkronisasi Data Kependudukan

.

SIGI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi terus mendorong penguatan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui koordinasi lintas sektor. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi, Hisbullah Al-Barzanji, S.Pd., menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sigi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Pemerintah Kabupaten Sigi, DPRD Kabupaten Sigi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), TNI/Polri, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Kesbangpol, partai politik, serta insan media.

Forum tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi faktual sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam pemutakhiran data kependudukan dan data pemilih.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah keberadaan data warga yang telah meninggal dunia namun masih muncul dalam pendataan. Para peserta menilai informasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui dokumen administrasi kependudukan, seperti surat atau akta kematian, sehingga perubahan status warga dapat diperbarui secara tepat.

Perubahan status masyarakat yang diterima sebagai anggota TNI maupun Polri juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses pemutakhiran. Pembaruan data secara berkala diperlukan agar perubahan status tersebut dapat tercermin dalam data kependudukan dan data pemilih.

Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KTP-el. Stakeholder mendorong adanya langkah yang lebih aktif untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan perekaman administrasi kependudukan. Upaya tersebut penting untuk memastikan penduduk yang telah memenuhi persyaratan dapat tercatat dalam administrasi kependudukan secara resmi.

Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sigi yang tercatat Per juni 2026 mencapai sekitar 282.119 ribu jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan untuk memastikan setiap perubahan data penduduk dapat terdeteksi dan diperbarui.

Persoalan lain yang turut mendapat perhatian adalah status masyarakat yang berada di kawasan hunian tetap (huntap). Kejelasan status administrasi dan domisili masyarakat di kawasan tersebut perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi warga yang berasal dari sejumlah desa dan kini menetap di wilayah huntap.

Dari unsur partai politik, kebutuhan terhadap data yang akurat dan sinkron menjadi perhatian bersama. Sejumlah partai menyampaikan bahwa perbedaan data yang ditemukan dalam berbagai forum dapat menyulitkan proses konsolidasi dan membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif.

Partai politik juga mendorong penguatan komunikasi antara Dukcapil, pemerintah desa, KPU, Bawaslu, PMD, dan partai politik. Pemerintah desa dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dapat membantu mendeteksi perubahan penduduk di wilayah masing-masing.

Masukan lainnya berkaitan dengan data warga yang meninggal dunia. Partai politik berharap informasi dari lapangan dapat segera diteruskan kepada instansi terkait sehingga data dapat diperbarui dan tidak kembali muncul dalam pendataan berikutnya.

Koordinasi hingga tingkat desa juga dinilai penting untuk mengetahui warga yang masuk maupun keluar dari suatu wilayah, termasuk masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan atau BTN.

Dalam rapat tersebut turut muncul gagasan mengenai pembangunan sistem atau aplikasi berbasis telepon seluler yang dapat digunakan untuk membantu proses pemutakhiran data di lapangan.

Melalui sistem tersebut, petugas diharapkan dapat melakukan pengecekan secara langsung ketika menemukan perubahan kondisi penduduk, kemudian menyampaikan informasi tersebut untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Pemanfaatan teknologi dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pertukaran informasi sekaligus memperpendek jarak antara kondisi faktual di lapangan dengan proses pembaruan data administrasi.

Bawaslu Kabupaten Sigi memandang bahwa kualitas data pemilih tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, PMD, Dukcapil, KPU, Bawaslu, TNI/Polri, Lapas, Kesbangpol, pemerintah desa, partai politik, dan masyarakat.

Melalui penguatan koordinasi dan sinkronisasi tersebut, setiap perubahan data kependudukan diharapkan dapat segera diketahui, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.

Bawaslu Sigi menilai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan proses yang harus dilakukan secara konsisten. Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi, diharapkan data pemilih di Kabupaten Sigi semakin akurat, mutakhir, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

.
.
.

 

Penulis dan Foto: A.A.Lasenggo