Lompat ke isi utama

Berita

KPU Kabupaten Sigi Hadiri RDK Bawaslu, Perkuat Sinergi Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik

.

SIGI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sigi menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) yang menghadirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi sebagai mitra strategis dalam rangka memperkuat koordinasi dan mengevaluasi hasil pengawasan pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Semester I Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi, Senin (3/8/2026).

Kehadiran Anggota KPU Kabupaten Sigi, Apriyanto, S.Si., M.Si., merupakan tindak lanjut atas undangan resmi Bawaslu Kabupaten Sigi sebagai narasumber dalam forum Rapat Dalam Kantor. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi, Steny Mariny Pettalolo, S.Sos., didampingi Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi Hairil, S.H., serta diikuti oleh Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Markus Lintin, S.M., bersama jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi.

Rapat Dalam Kantor diselenggarakan sebagai forum penguatan koordinasi dan penyamaan persepsi antara Bawaslu dan KPU dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, khususnya terkait evaluasi hasil pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik melalui aplikasi SIPOL. Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pemutakhiran data serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara kolaboratif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Dalam sambutannya, Plt. Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi, Steny Mariny Pettalolo, menegaskan bahwa Rapat Dalam Kantor menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat fungsi pengawasan melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu.

"Kami mengundang KPU Kabupaten Sigi agar terjadi dialog yang konstruktif mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu. Forum ini bukan untuk mencari kekurangan, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama dalam membangun tata kelola administrasi kepartaian yang semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Steny.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi, Hairil, S.H., menyampaikan bahwa pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari fungsi pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu secara berkelanjutan. Menurutnya, hasil pengawasan yang disampaikan dalam RDK diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas pengelolaan data kepartaian.

"Melalui forum ini, Bawaslu menyampaikan hasil pencermatan dan pengawasan yang telah dilakukan selama proses pemutakhiran data partai politik. Harapannya, masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama sehingga kualitas data kepartaian yang dikelola melalui SIPOL semakin valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Hairil.

Dalam sesi pemaparan, Anggota KPU Kabupaten Sigi Apriyanto, S.Si., M.Si. menjelaskan perkembangan pelaksanaan pemutakhiran data partai politik melalui SIPOL serta memberikan tanggapan terhadap berbagai catatan hasil pengawasan yang disampaikan Bawaslu. Diskusi berlangsung secara interaktif dengan membahas aspek administrasi, mekanisme pembaruan data partai politik, hingga langkah-langkah penyempurnaan pengelolaan data ke depan.

Apriyanto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Dalam Kantor yang dinilai menjadi wadah strategis untuk memperkuat komunikasi antarlembaga dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

"Koordinasi yang terbangun melalui forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan pemahaman terhadap regulasi maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Masukan dari Bawaslu menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan data partai politik melalui SIPOL," ungkapnya.

Melalui Rapat Dalam Kantor tersebut, Bawaslu dan KPU Kabupaten Sigi menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi, membangun komunikasi yang efektif, serta meningkatkan koordinasi dalam setiap tahapan kepemiluan. Kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan data partai politik yang semakin akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai fondasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2029 yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Penulis : A.A.Lasenggo

Foto : Aldy