Kepala Sekretariat Bawaslu Sulteng Buka Orientasi PPPK Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 Kelas B

Sigi– Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Rahmat Fauzi, secara resmi membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Tahun 2026 Kelas B, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Pusat Penelitian, Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI.Senin,(6/7/2026).

Orientasi ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, adaptif, serta memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik dan penguatan kelembagaan pengawasan pemilu.

Dalam sambutannya, Rahmat Fauzi menegaskan bahwa orientasi bukan sekadar agenda formal sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, melainkan proses penting dalam membentuk karakter aparatur yang memahami nilai-nilai dasar ASN, etika organisasi, serta budaya kerja Bawaslu.
"Orientasi ini menjadi momentum untuk menanamkan nilai integritas, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab kepada seluruh PPPK. Setiap pegawai harus memahami bahwa keberadaan mereka memiliki peran strategis dalam mendukung tugas-tugas pengawasan pemilu agar berjalan jujur, adil, demokratis, dan berintegritas," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan orientasi merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah memberikan pembekalan kepada PPPK melalui program orientasi.

Rahmat Fauzi juga menekankan bahwa keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya bergantung pada pimpinan, tetapi juga ditentukan oleh profesionalisme sekretariat sebagai tulang punggung administrasi dan dukungan kelembagaan. Karena itu, seluruh PPPK dituntut memiliki kompetensi, disiplin, kemampuan beradaptasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Orientasi ini diikuti oleh PPPK dari Tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah,secara daring. Selama pelaksanaan kegiatan, panitia juga menghadapi sejumlah tantangan teknis, khususnya yang dialami peserta dari Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, Morowali, dan beberapa daerah lainnya. Kondisi geografis menyebabkan kualitas jaringan internet di sejumlah wilayah belum stabil, sehingga sesekali mengganggu kelancaran proses pembelajaran daring. Selain itu, adanya jadwal pemadaman listrik yang berlangsung di beberapa daerah turut menjadi kendala bagi peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian orientasi secara optimal.

Meski demikian, semangat dan antusiasme peserta tetap tinggi. Panitia bersama peserta terus melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari berpindah ke lokasi dengan akses internet yang lebih baik hingga memanfaatkan sumber daya listrik cadangan agar proses pembelajaran dapat berlangsung tanpa mengurangi substansi materi yang disampaikan.
Kurikulum orientasi mencakup pengenalan visi dan misi Bawaslu, nilai dan etika instansi, kode etik ASN, budaya kerja organisasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan wawasan kebangsaan, serta internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Melalui pembelajaran tersebut, peserta diharapkan mampu memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Bawaslu.

Pelaksanaan orientasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi organisasi yang adaptif, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Penguatan kompetensi aparatur diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan di masa mendatang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berharap seluruh PPPK tidak hanya memahami tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai etika, profesionalisme, dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan demikian, seluruh aparatur diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, berkualitas, serta berintegritas di Indonesia.